PDT.149
ANALISIS YURIDIS DALAM KEWENANGAN DALAM PENGOLAHAN PERIKANAN LAUT
ATMAJAYA
2002
PDT.150
PENGHAPUSAN KANTOR DEPARTEMEN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DATI 2 SLEMAN
UGM
2002
PDT.151/ 161
PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APS YOGYAKARTA
UGM
2003
PDT.152
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UII 2002
PDT.153
AZAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DALAM PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
UII
99
PDT.154
PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK YATIM OLEH PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH DI KOTAMADYA DATI 2 YOGYAKARTA
UGM
1997
PDT.155
GUGATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGIRIMAN DAGING UNTUK KEPERLUAN EKSPOR STUDI KASUS DI PT. ABILOWO INDUSTRIES SALATIGA
UGM
2001
PDT.156
TINJAUAN LATAR BELAKANG DAN ASPEK YURIDIS POLIGAMI BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. SUKKOHARJO
U. 11MARET
SOLO
1991
PDT.157
PERANAN KOMISI AMALAT DAERAH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI
U. 11MARET
1994
PDT.158
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH 97
ATMAJAYA
2004
PDT.159
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KAB. DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KAB. GUNUNG KIDUL)
ATMAJAYA
PDT.160
PELAKSANAAN PERJANJIAN PAJAK PIUTANG DI DKI JAKARTA
ATMAJAYA
PDT.161/151
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APJ YOGYAKARTA
UGM
2003
PDT.162
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CAB. SEMARANG
UII
2001
PDT.163
PELAKSANAAN ASURANSI WISATAWAN OLEH PT. JASA RAHARJA PUTERA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UGM
2001
PDT.164
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MERK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MERK DI INDONESIA “STUDI KASUS MERK DAGANG NIKE”
UGM
2002
PDT.165
PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK TEKS PADA BANK INDONESIA DI D.I.Y.
UGM
2001
PDT.166
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM MENYANGKUT DENGAN JASA ANGKUTAN TRAVEL (STUDI PENELITIAN PADA PT. ISMAN PETA WISATA INDONESIA YK DAN PT. MINA TRAVEL YK)
UII
2001
PDT.167
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PARA MEDIS (TENAGA PERAWAT) DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RS TK. II 05.05.01 DR. SOEPRAOEN MALANG)
UNMER
1994
PDT.168
ASPEK YURIDIS SCRIPIESS TRANDING (PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM
UGM
2002
PDT.169
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PENGADILAN CAB. PRAMBANAN
UII YK
2001
PDT.170
PELAKSANAAN POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH 1974 DI KAB. KULON PROGO
UII 2001
PDT.171
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENAYANGAN IKLAN PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA DENGAN BIRO IKLAN DI DKI JAKARTA
UGM
2005
PDT.172
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UII YK
1999
PDT.173
PERUBAHAN STATUS PERUMTEL MENJADI PT PERSERO TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TBK) DAN PERMASALAHANNNYA
UGM
2002
PDT.174
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG PASIR PUTIH KAB. SITUBONDO
UAJY
2004
PDT.175
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN NIAGA
UII
2001
PDT.176
PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WALI ADAT DI KEC. KETANDAN KAB. KLATEN
UN.PROK
1987
PDT.177
TANGGUNG JAWAB KOMISARIS SELAKU PENGURUS PT. PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN YANG DI DERITA OLEH PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA (SUATU STUDI DI PT HAMPLAS BARU TAMA SURAKARTA)
UNMER
MALANG
1995
PDT.178
PERMASALAHAN PENINGKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM NYA
UNMER
1991
PDT.179
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT DI KEC SEKAYU KAB MUBA SUMATERA SELATAN
UNPROK
1991
PDT.180
PENGARUH OEMBAGIAN KETENAGA KERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SLEMAN
UNPROK
2003
PDT.181
EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK
UAJ
2000
PDT.182
SANKSI ADAT CORAK BERKAITAN DENGAN PASAL 340 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KAB. DATI II SUMENEP MADURA
UGM
2004
PDT.183
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY
UNPROK
2004
PDT.184
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. VIRGO TOUR DAN TRAVEL DI YOGYAKARTA
UNPROK
2004
PDT.185
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UNPROK
2004
PDT.186
PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITAS HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG
UGM
1996
PDT.187
UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKANTORAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
UGM
2002
PDT.188
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT MENURUT PP NO. 10 TH. 1961 JO PP NO.24 TH. 1997 DI KAB. KULON PROGO
UII
2000
PDT.189
PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DARI SUATU PERJANJIAN ARBITRASE MENURUT KETENTUAN KONVENSI NEW YORK 1958 (SUATU STUDI DENGAN PT ROCHE)
UII
2000
PDT.190
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KEC. MERGANGSAN YOGYAKARTA
U.JEND
SOEDIRMAN 1989
PDT.191
PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK DI DIY
WIDYA MATARAM 1989
PDT.192
PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 21 TH 1974 DAN PERMASALAHANNYA DI KEC. GURAH KAB. KENDIRI
UNMER 1989
PDT.193
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DEALER CAHAYA MOTOR KAB. BREBES
UMY 2003
PDT.194
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TH. 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSIVITAS PEKERJA (STUDI DI PERUSAHAAN TEGEL RAMAJAYA TULUNG AGUNG)
UNMER
1987
PDT.195
BEBERAPA MASALAH TENTANG JUAL LEPAS DENGAN PANJER SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DI KEC. GURAH KAB. KEDIRI
UNMER
1990
PDT.196
PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN (SUATI STUDI DI PT. BITRATEX INDUSTRIAL CORPORATION)
UNMER
1991
PDT.197
WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI DI KEC. BULULAKIANG KAB. MALANG)
UNMER
1981
PDT.198
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL GADAI TANAH PERTANIAN SEELAH BERLAKUNYA UUPA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB. KLUNGKUNG)
UNMER
1992
PDT.199
PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG YANG MENJADI JAMINAN KREDIT DARI BANK RAKYAT INDONESIA MALANG
UNMER
1992
PDT.200
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK JUAL BELI RUMAH KPR BTN YANG BELUN LUNAS OLEH USER KEPADA PIHAK LAIN DI KOTAMADYA DATI II BLITAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEPANJEN LOR BLITAR)
UNMER
1992
PDT.201
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU (SUATU STUDI PADA HOTEL KARTIKA WIJAYA KEC. BATU KAB. MALANG)
UNMER
1992
PDT.202
PERJANJIAN SEWA TANAH SAWAH PERTANIAN UNTUK TANAMAN TEBU (STUDI DIDESA PALEM KEC. KARANG REJO KAB. MAGETAN)
UNMER
1992
PDT.203
PERJANJIAN JUAL BELI BUAH-BUAHAN SECARA PARTAI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI DI PASAR BESAR MALANG)
UNMER
1993
PDT.204
PRAKTEK PEMBEBANAN KERUGIAN ATAS HILANG NYA SUATU KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PRIMA MOTOR MALANG)
UNMER
1993
PDT.205
ASPEK ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN SURAT MELALUI POS (STUDI DI PERUM POS DAN GIRO MALANG)
UNMER
1993
PDT.206
TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT UMUM DAN PERMASALAHANNYA
UNMER
1993
PDT.207
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
UNMER
1995
PDT.208
JANJI SEWA (HUUR BEDING) TERHADAP BARANG JAMINAN HIPOTIK DAN PERMASALAHANNYA 9SUATU STUDI DI BANK DUTA CAB. SURABAYA)
UNMER
1990
PDT.209
PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) UNTUK MENINGKATKAN USAHA DEBITUR DALAM PRAKTEK PERBANKAN
UNMER
1991
PDT.210
MASALH PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS PENGUSAHA ANGKUTAN KAPAL PERAIRAN DARAT TERHADAP PEMAKAI JASA ANGKUTAN DI KALIMANTAN SELATAN
UNMER
1995
PDT.211
TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG DIJAMINKAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA BONDOWOSO
UNMER
1995
PDT.212
PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBANGUNAN KREDIT BERDOKUMEN DI SEMARANG
UNPROK.45
2003
PDT.213
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO.8 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY)
UNAJ
2004
PDT.214
TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MENGELOLA HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA)
UAJ
2004
PDT.215
PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BADUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRASI DARI TIMOR TIMUR
UAJ
2003
PDT.216
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SERANG TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH.93
UAJ
2004
PDT.217
PENERAPAN AZAS NEHIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH
UGM
2001
PDT.218
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGRI TRIJAYA DI KULON PROGO
UMY
2001
PDT.219
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENHYIMPANGAN IKLAN OBAT BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA PROP. DIY
UMY
2001
PDT.220
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI DIY
UMY
2001
PDT.221
PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.222
TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERTING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV PRIMA COMPUTER YK)
UNIV
DIPONEGORO
2005
PDT.223
PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIK MADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC TASIK MADU KAB KARANG ANYAR
UGM
1998
PDT.224
PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG
UII
2004
PDT.225
PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURAKARTA PASCA BERLAKUNYA UU NO.19 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
UGM
2006
PDT.226
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC ALFAT KAB. SORONG SELATAN
UNIV. JANABADRA 2006
PDT.227/231
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO
UGM
2005
PDT.228
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
JANABADRA
2005
PDT.229
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
JANABADRA
2006
PDT.230
UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN KOTA JAYAPURA)
UGM 2002
PDT.231
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO
UGM 2005
PDT.232
PELUANG PENDAFTARAN BUAH SALAK PONDOH SEBAGAI PRODUK KHAS INDONESIA BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS
ATMAJAYA
2005
PDT.233
PERLAWANAN PIHAK KETIGA TEHADAP SITA AKSETUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
UGM
2006
PDT.234
PENGANGKATAN ANAK INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA OLEH WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KODYA YOGYAKARTA
JANABADRA
1994
PDT.235
PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALAT PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UCP 1983 DI DAERAH SEMARANG DAN YOGYAKARTA
UAJ
1991
PDT.236
PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI (STUDI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN DATI II MALANG)
UMM
1988
PDT.237
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN CLEANING SERVICE ANTARA CV SADA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO BESAR DI YOGYAKARTA
UII
1994
PDT.238
TANGGUNG JAWAB SEKUTU PADA PERSEKUTUAN KOMANDITER DI YOGYAKARTA
ATMAJAYA 1994
PDT.239
PERANAN INTERNASIONAL COMITIE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG
UGM 2004
PDT.240
PELAKSANAAN ATAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN BANTUL
UGM
2004
PDT.241
STUDI KASUS PERADLAN BENTUK USAHA CV CAHAYA MAS MENJADI PT FLORMASINDO ABADI UTAMA DI RIAU
UGM
2003
PDT.242
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN IKLAN DAN BROSUR PERUMAHAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI DIY
UGM
2006
PDT.243
SEKURISASI ASET DAN KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
UGM
2006
PDT.244
UPAYA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DALAM MENDORONG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH EMITENDI PASAR MODAL INDONESIA
UGM
2006
PDT.245
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT IKLAN MEDIA CETAK YANG MENYESATKAN DI DIY
UGM 2006
PDT.246
PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM JAKARTA
UGM
2006
PDT.247
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DI KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.248.
TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN SIPIL PROYEK PLTA SIPAS SIHAPARAS DI TAPANULI TENGAH
UII
2003
PDT.249
EKSISTENSI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (LAKTREATY) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
UGM
2005
PDT.250
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.251
BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UGM
2000
PDT.252
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO.7 TH.2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PUBLIK YOGYAKARTA DUA
UMY
2006
PDT.254
PERANAN KEBIJAKAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG NON YUSTISIAL DALAM MENDUKUNG KETERTIBAN HUKUM DI PROP. DIY
U. WIDYA MATARAM 2006
PDT.255
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
UGM
2006
PDT.256
KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEBANKAN SYARIAH
UAD
2006
PDT.257
PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERSENJATAAN TERHADDAP PELAKSANAAN HAK NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI/SELF DEFENSSE BERDASARKAN PASAL 51 PIAGAM PBB
UAJ
2005
PDT.258
PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK DI SUATU WILAYAH NEGARA
UAJ
2005
PD.259
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAQ TERHADAP PEMERINTAH MESIR SELATAN TERJADINYA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN DUTA BESAR MESIR UNTUK IRAQ DI BAGHDAD IRAQ
UAJ
2005
PDT.260
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN PERSERO
UGM
2006
PDT.261
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERAWATAN SAKIT JIWA DI RS. GRASIA YOGYAKARTA
UAD YK 2006
PDT.262
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP IKLAN SEBAGAI SARANA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
UGM
2005
PDT.263
PERJANJIAN PEMBORONGAN PENATAAN RUANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KAB. BANTUL ANTARA CV CANDISARI DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JANABADRA
2005
PDT.264
TINJAUAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CAB. YOGYA
UGM
2003
PDT.265
PELAKSANAAN PERJANJIAN PELAYANAN JASA KESEHATAN ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RSUD YOGYAKARTA
JANABADRA 2006
PDT.266
ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UU HIKUM PERDATA PADA ASLI MOTOR DI DAERAH KAB. GUNUNGKIDUL
U.JANABADRA
2005
PDT.267
TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL PT.COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
UGM
2000
PDT.268
HUKUM PROGRESIF MENURUT SATJIPTO RAHARJO SEBAGAI PARADIGMA ALTERNATIF BAGI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SSEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)
UGM
2006
PDT.269
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN USAHA DALAM PERJANJIAN MODEL VENTURA (STUDI KASUS PADA PT. SARANA YOGYA VENTURA)
UII
2002
PDT.270
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENATAAN TATA RUANG KAWASAN KHUSUS MALIOBORO DI KOTAMADYA YK
UII
2002
PDT.271
PENERAPAN DENDA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO. 18 TH. 2000 DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2001
PDT.272
TOLAK UKUR MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 07/MEREK/2001/BN NIAGA JAKARTA PUSAT)
UII
2006
PDT.273
KRITERIA PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET DALAM MENENTUKAN RUANG LINGKUP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
UII
2005
PDT.274
PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS KAWASAN JALAN MALIOBORO YK)
UMY
2005
PDT.275
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SLEMAN
2006
PDT.276
PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.277
PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN
UGM
2007
PDT.278
PENERAPAN ASAS ACCESIE DAN HORIZONTALE SEHERDING DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH
UII
1991
PDT.279
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BES
-
PDT.280
PENERAPAN PRINSIP FRUDENTIAL BANKING PADA PT. BANK BNI (PERSERO) TBK DALAM TRANSAKSI EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (STUDI KASUS)
UGM
2006
PDT. 281
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO. 55 TH. 1993
ATMAJAYA
2004
PDT.282
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK SURABAYA
UGM
2006
PDT.283
PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI INDONESIA
UGM
2002
PDT.284
PEMBAYARAN SUATU TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN WESEL DAN CEK DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI DIY
U.ATMAJAYA
1991
PDT.285
TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN UPAH MINIMUM TENAGA PADA PT. INDO ACIDATAMA KAB. DATI II KARANGANYAR
U. ATMAJAYA
1994
PDT.286
TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA YK
UGM
1997
PDT.287
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA YK
UII
2005
PDT.288
PELAKSANAAN PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH. 74 DI DAERAH PASIR PENGARAYAN KAB. DATI II ROKALI HULU RIAU
UGM
2000
PDT.289
BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UGM
2000
PDT.290
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI PD. BPR BKK BLORA KOTA CAB. JEPON)
UII
2000
PDT.291
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI BPR SWADARMA KASIHAN KAB. BANTUL
UMY
2004
PDT.292
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN (STUDI KASUS DI PD. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK YOGYAKARTA SUDIRMAN
UII
2006
PDT.293
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (KASUS PEMAKAIAN GAS ELPIJI)
UGM
2003
PDT.294
DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA PARA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA OPMI TERHADAP HUB. DIPLOMATIK INDONESIA-AUSTRALIA
UGM
2006
PDT.295
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC AIFAT KAB. SORONG SELATAN
JANABADRA 2004
PDT.296
PROSES PEMBERIAN IJIN USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAB. SLEMAN
ATMAJAYA
2003
PDT.297
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
UAD
2007
PDT.298
EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA DI YOGYA
UAD
2006
PDT.299
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA ATM BERSAMA PT. BANK AGRONIAGA TBK JAKARTA
UGM
2007
PDT.300
PELAKSANAN ATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN DENGAN KONSUMEN DI PT. PLN (PERSERO) UPJ WONOSARI
-
PDT.301
PERANAN KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI ADVOKAT SEMENTARA (STUDI TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT MENURUT UU NO. 18 TH. 2003)
-
PDT.302
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS DI RS PANTI RAPIH YK)
UII
2006
PDT.303
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TIDAKAN PERSALINAN DENGAN OPERASI CAESAR
PDT.304
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DI CV. ROSANO KAB. BANTUL
UII
2006
PDT.305
ASPEK KEPENTINGAN SOSIAL DALAM UU REPUBLIK INDONESIA NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA
UII
2004
PDT.306
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BADAN KREDIT KECIL DI BANJAR NEGARA
PDT.307
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA DI DIY
PDT.308
TANGGUNG JAWAB PT. ANTAR PENJURU INDONESIA ATAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG DI DIY
UGM
PDT.309
KONTRIBUSI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF
PDT.310
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA
UII
2005
PDT.311
KEKUASAAN MENGIKAT KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
UII
2006
PDT.312
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. HERONA EXPRESS YK
UGM
2006
PDT.313
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NO INTERNASIONAL DI DARFUR
UGM
2006
PDT.314
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
UGM
2007
PDT.315
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT ARMADA FINANCE MAGELANG
UGM
2005
PDT.316
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMODITAS PERTANIAN DALAM SISITEM KEUNGAN NEGARA
UGM
2007
PDT.318
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI DALAM PERDA DAGANG PASAR BEBAS
JANABADRA
2001
PDT.319
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT UU NO 11 TH. 2001 TENTANG MERK
JANABADRA
2006
PDT.320
PERANAN DINAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SUKOHARJO
UGM
2007
PDT.321
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB SLEMAN
UGM
2006
PDT.322
KEBIJAKAN PENTARIFAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM BISNIS (SUATU KAJIAN YURIDIS)
UGM
2007
PDT.323
PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CAB. KENDARI DI KOTA SULTENG
JANABADRA
2007
PDT.324
PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN MANDALA BAKTI WANITATAMA DITINJAU DARI KUHP DI DAERAH KAB. SLEMAN
JANABADRA
2006
PDT.325
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG
UII
2003
PDT.326
IMPLIKASI/PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO 1997 OLEH AS TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVER STOCKHOLM DECLARATION 1972
UII
2006
PDT.327
PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH
ATMAJAYA
2007
PDT.328
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN IKLAN OBAT-OBATAN DI SURAT KABAR
U.ATMAJAYA
2004
PDT.329
PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH
ATMAJAYA
2007
PDT.330
PERLINDUNGAN HUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER (STUDI KASUS PADA PENGGUNA JASA PRO XL DI YK)
ATMAJAYA
2003
PDT.331
IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUKUM NEGARA DI BUKIT MENOREH KULON PROGO DIY DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 41 TH, 1999 TENTANG KEHUTANAN
UII
2004
PDT.332
PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TH 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SUMBAWA KAB. BANYU ASIN SUMATRA SELATAN
UMY
2007
PDT.333
TINJAUAN YURIDIS MGENAI PENATAAN PEDDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK
UGM
2007
PDT.334
PERANAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROP. DIY NO.5 TH 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK KASUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN)
UGM
2007
PDT.335
STUDI TENTANG BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KLAIM MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MASALAH KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DI PROP. RIAU PADA TH. 2006
UGM
2006
PDT.336
PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA CABANG PANGKAL BALAM BANGKA
JANABDRA
2005
PDT.337
PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL PELABUHAN PANKAL BALAM DI KOTA PANGKAL PINANG
JANABADRA
2005
PDT.338
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAPORAN SPT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
UGM
2007
PDT.339
PENERAPN AZAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
UII
2002
PDT.340
PENGATURAN DAN IMPLEMNTASI DESENSTRALISASI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI TENTANG UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 DALAM UU NO. 25 TH 1999)
UII
2002
PDT.341
TINJAUAN PENERAPAN PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH MASALAH DENGAN MELALUI BANK INDONESIA
UGM
2008
PDT.342
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2008
PDT.343
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN INDUK PERUM DALUNG PERMAI DI KECAMATAN KUTA UTARA ANTARA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BADUNG DENGAN PT SANUR JAYA UTAMA
UGM 2006
PDT.344
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRNCHISE HAL TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE OLEH FRANCHISOR DI YOGYAKARTA
UGM 2007
PDT.345
PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SAPOY IRRIGATION SUB PROJECT ANTARA WASKITA-NK-SACNA (JOINT OPERATION) DENGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
UGM
2008
PDT.346
PELAKSANAAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.347
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI YK
UMY
2008
PDT.348
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN MERCHANT
UAJ
2008
PDT.349
ANALISIS YURIDIS KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROV DIY
UGM
2009
PDT.350
ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PASAL 18 UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN JASA PENGANKUTAN UDARA
UAJ
2008
PDT.351
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
UAJ
2008
PDT.352
PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK DI PT KUSUMATEX YK
UAJ
YK
2003
PDT.353
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBEBANKAN PADA HAK MILIK ATAS TANAH MENURU PP NO.24 TH.1997 DI KAB KULON PROGO DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
UAJ
2003
PDT.354
PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT WARUNGBOTO DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI DANA BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
UGM
2005
PDT.355
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NO.29/PUU-V/2007 MENGENAI UJI MATERIIL UU NO. 8 TH.1992 TENTANG PERFILMAN
UII
2008
PDT.356
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
ATMAJAYA 2007
PDT.357
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KAB. SLEMAN (STUDI KASUS)
UGM
2007
PDT.358
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERAKTA JUAL BELI GANDA
UMY
2009
PDT.359
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
U.HASANUDIN UJUNG PANDANG 1997
PDT.360
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.12/MEN/1995 TENTANG PENINGKATAN UPAH MINIMUM REGIONAL (SUATU STUDI DI PT. GATRA MAPAN DAN KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)
UMM
1995
PDT.361
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 1 TH.2003 TENTANG HAK CIPTA
UII
2005
PDT.362
TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN PEMBAKARAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA DUMAI
U.ISLAM
RIAU
2007
PDT.363
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA GEMPA BUMI DI BRI CAB. BANTUL
ATMAJAYA
2008
PDT.364
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CAB. SLEMAN
UNPROK45
2008
PDT.365
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENATAAN KAWASAN OBYEK WISATA PANTAI PARANGTRITIS
UGM
2009
PDT.366
PELAKSANAAN CITIZENS CHARTER DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.367
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.368
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.369
ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) OLEH KANTOR KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
UGM
2009
PDT.370
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERIZINAN KAB. BANTUL DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
UGM
2009
PDT.371
PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TH.1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH PEMERINTAH KAB. BANTUL TH. ANGGARAN 2008
UGM
2009
PDT.372
PELAKSANAAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA BERKAITAN DENGAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE
UGM
2009
PDT.373
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UMY
2006
PDT.374
IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN BAGI PROV. DIY PERIODE 2002-2003 MENURUT UU NO. 25 TH 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
UII
2005
PDT.375
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CABANG KENDARI DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA
JANABADRA
2007
PDT.376
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KAB. SLEMAN NOMOR 14 TH.2003 TENTANG IZIN REKLAME
UII
2005
PDT.377
PERANAN DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PENANANAMAN MODAL DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAB.SLEMAN
UGM
2008
PDT.378
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPENDUDUKAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. LAMANDAU
ATMAJAYA
2007
PDT.379
KEWENANGAN DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITORNYA
-
PDT.380
IMPLIKASI KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA
-
PDT.381
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. MLATI KAB. SLEMAN MENURUT PP NO 24 TH 1997
-
PDT.382
PELAKSANAAN UU NO. 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
-
PDT.383
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN
UGM
2004
PDT.384
IMPLIKASI RATIFIKASI INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHT DENGAN UNDANG UNDANG NO.11 TH.2005 TERHADAP PELAKSANAAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
UGM
2009
PDT.385
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA PT TOA GAIVA INDUSTRIES BOGOR
UGM
2006
PDT.386
TANGGUNG JAWAB PENDIRI TERHADAP PERBUATAN HUKUM SEBELUM STATUS BADAN HUKUM DIPEROLEH PADA PERSEROAN TERBATAS DI YK
UII
2009
PDT.387
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI TENTARA DALAN KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENURUT KONVENSI HAK ANAK PBB1989
UGM
2005
PDT.388
PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LIMBAH OLEH PROYEK PIPARISASI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DI KAB. LAMPUNG TIMUR
UII
2009
PDT.389
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA DISERTAI IZIN PEJABAT
UGM
2008
PDT.390
STUDI KOMPARATIF TENTAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA
UGM
2008
PDT.391
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YK
UAD
2008
PDT.392
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK TERKAIT UU NO.23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YK (STUDI KASUS)
UGM
2007
PDT.393
PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA (MUSIMAN) YANG MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT TRI BAKTI DI KAB. NGANJUK
UGM
2009
PDT.394
PERALIHAN HAK MILIK ARAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
ATMAJAYA
2007
PDT.395
PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH DI PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING UYU SUMSEL
UMY
2008
PDT.396
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA RUMAH SAKIT UMUM SOLOK DENGAN PT. SARANA MEDINDO PANCAWARA
UGM
2009
PDT.397
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG
JANABADRA
PDT.398
TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI WALI PENGAWAS MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA
JANABADRA
1994
PDT.399
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN PERUSAHAAN ES PUTER GOMBLEH MENURUT PERATUSAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO 2 TH 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN
UII
2009
PDT.400
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
HASANUDIN
UJ.PANDANG 1997
PDT.401
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA INDUSTRI PENYAMAKAN PT ADI SATRIA ABADI BANTUL YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.402
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HAKIM
UGM
2010
PDT.403
TANGGUNG JAWAB PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DR. M. JAMIL DI PADANG SUMATRA BARAT
UGM
2006
PDT.404
PENETAPAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA PALOPO
JANABADRA
2008
PDT.405
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PADA BURUH PEREMPUAN
UAD
2007
PDT.406
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
JANABADRA
2008
PDT.407
KEBIJAKAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA
UGM
2010
PDT.408
(BANK)
PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BNI SYARIAH YK
UII
2010
PDT.408
(BISNIS)
BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN
ATMAJAYA
2009
PDT.409
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIBAJAK PADA KASET REKAMAN DI YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.410
PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TH 1974 DI DAERAH KAB. KARANG ANYAR
JANABADRA
2006
PDT.411
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA
UII
2010
PDT.412
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM PRAKTEK MERGER DAN AKUISISI
UGM
1997
PDT.413
ASPEK YURIDIS SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM
UGM
2002
PDT.414
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR BELI SAHAM DALAM SISTEM SCRIPLESS TRADING DI BURSA EFEK
UGM
2003
PDT.415
PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
UGM
1999
PDT.416
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PERTUNJUKAN FILM DALAM SISTEM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
UGM
2010
PDT.417
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
UGM
2008
PDT.418
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PADA PENCEMARAN TRANS NASIONAL AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA
U.JAMBI
2006
PDT.419
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DISEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROV. JAMBI
U.JAMBI
2006
PDT.420
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR MANGGUNG DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN
UGM
2010
PDT.421
PELAKSANAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PD. TARUMARTANI YOGYAKARTA
UGM
2010
PDT.422
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK INFORMASI KONSUMEN MAKANAN IMPORT YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2010
PDT.423
PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CAB. PLRRED KAB. CIREBON
UMY
2003
PDT.424
CONTEMPT OF COURT DALAM LINGKUP PERADILAN DI INDONESIA
COKROAMINOTO 2007
PDT.425
HUB. HUKUM ANTARA PENERBIT DAN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERBANYAKAN BUKU (KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN BUKU PADA PENERBIT DI KOTA YK)
COKROAMINOTO
2007
PDT.426
PENATAAN KAWASAN SELOKAN MATARAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA RUANG DI KAB. SLEMAN
JANABADRA 2010
PDT.427
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH SMAN 1 KOTA KEDIRI
UGM
2010
PDT.428
“HK.LING”
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (DITINJAU ATAS UU NO.23 TH.1997 TENTANG PNGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
UAD
2009
PDT.429
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN NOTARIS PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN JEPARA
U.17 AGUSTUS 1945
2010
PDT.430
TINJAUAN YURIDIS PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.431
UPAYA PENANGGULANGAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA INDONESIA DAN ASEAN
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.432
PENGARUH KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TERHADAP YURISDIKSI TERITORIAL KHUSUSNYA TAPAL BATAS DARAT ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) DENGAN REPUBLIK INDONESIA (RI)
U. 17 AGUSTUS 1945
2008
PDT.433
PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
U.17 AGUSTUS
1945
2010
PDT.434
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.3 TH.1992
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.435
PELAKSANAAN HAK HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI POLRI
U.17 AGUSTUS
1945
2011
PDT.436
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN DI KAB. BLORA
U. 17 AGUSTUS 1945
2007
PDT.437
TUGAS DAN PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TENAGA KERJA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 9STUDI KASUS HURU HARA DI PT. DRY DOCUS BATAM)
U. 17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.438
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGAMANAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TH.1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. BPR ARTA PERDANA DUTA SENTOSA PATI)
U.17 AGUSTUS 1945
2009
PDT.439
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN
UNTAG
2011
PDT.440
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG ELEKTRONIK DI JOGJAKARTA
UNPROK
2007
PDT.441
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI DI PT. TELKOM INDONESIA (TBK) DIVISI REGIONAL IV JAWA TENGAH DAN DIY
UNTAG
2008
PDT.442
PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL
UNTAG
2009
PDT.443
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DENGAN KONSUMEN CAB JOGJAKARTA
UII
2008
PDT.444
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG TIDAK DI KETAHUI PENCIPTANYA MENURUT UU NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA
UJB
2011
PDT.445
AKIBAT HUKUM TERHADAP HUTANG BERSAMA KARENA PERCERIAN
UNTAG
2011
PDT.446
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GARANSI BANK MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 37/72/KEP/DIR TAHUN 2001 DI PT BANK JATENG KANTOR CAB. PATI
UNTAG
2011
PDT.447
TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INTERNET
UII
2010
PDT.448
PELAKSANAAN ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (TKILN) OLEH KONSORIUM ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) “PAMPURNA” DI DIY
UGM
2007
PDT.449
PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAD MELAKUKAN MAFIA PERADILAN
UAJ
2009
PDT.450
LUAS LINGKUP PERLINDUNGAN ASURANSI HULL AND MACHINERIES (H/M) KAPAL BERBENDERA INDONESIA DAN PENYELESAIAN KLAIM DI PAL SURABAYA
UAJ
2010
PDT.451
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT.452
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT ASTRA CREDIT COMPANIES DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
UNTAG
2010
PDT.453
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
454
TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN
UNTAG
2010
PDT
455
PROSES PENYELESAIAN KONVERSI ATAS TANAH ADAT MENJADI HAK MILIK DI KAB. SEMARANG
UNTAG
2011
PDT
456
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH. 1980 DI KEC BANYUMANIK KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
457
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PELANGGAN IM3 BROOM PADA PT. INDOSAT MEGA MEDIA DI KAB. SLEMAN
UGM
2011
PDT
458
PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA SORONG PROPINSI PAPUA BARAT
UAJ
2009
PDT
459
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA DI HOTEL INNA GARUDA JOGJA
UGM
2009
PDT
460
PELAKSANAAN HUKUM ATAS MERK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 15 TH. 2001 TENTANG MERK
UNTAG
2009
PDT
461
PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TH. 1994 TENTANG IZIN MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
462
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
463
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM IKLAN TARIF SELULER
UAJ
2009
PDT
464
TELAAH HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BPR SARIBUMI CAB TEGO WANGU KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
465
PERANAN PT. UMBULMULYO DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN DARAT DI KOTA SEMARANG
UNTAG
2009
PDT
466
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN BUNGA RENTENIR DI KAB KENDAL
UNTAG
2010
PDT
467
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK NIAGA TBK. CAB SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
468
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG
2009
PDT
469
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BCA CAB GROBOGAN (STUDI KASUS PINJAMAN REKENING KORAN)
UNTAG
2009
PDT
470
KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001
UNTAG
2008
PDT
471
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI DENGAN PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2009
PDT
472
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM KEPAILITAN
UNTAG
2009
PDT
473
PENYELESAIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTAG
2010
PDT
474
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS DI KEC. GUBUG KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
475
POLA PENGATURAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PRAMBANAN KIDUL KEC. KALIWUNGU KAB. KUDUS BERDASARKAN UU. NO.32 TH. 2004
UNTAG
2008
PDT
476
MANFAAT PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DAN KEMATIAN OLEH PT SARANALINDUNG UPAYA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
UNTAG
2008
PDT
477
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
UNTAG
2010
PDT
478
PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA YANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. JEPARA
UNTAG
2009
PDT
479
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI MELALUI PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2009
PDT
480
PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
UNTAG
2008
PDT
481
PENERAPAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBERIAN KREDIT
UNTAG
2008
PDT
482
PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
483
PERANAN PT. DJAKARTA LLOYD DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
UNTAG
2009
PDT
484
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG 2010
PDT
485
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG OLEH PO NUGROHO DI KOTA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
486
PEMANFAATAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTAG
2010
PDT
487
PERANAN ASURANSI DALAM MENGANTISIPASI KERUGIAN PENGANKUTAN MELALUI LAUT
UNTAG
2008
PDT
488
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
UNTAG
2007
PDT
489
PENYELESAIAN PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO 1 TH 1974
UNTAG
2010
PDT
490
PENGATURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
UNTAG
2009
PDT
491
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001
UNTAG
2010
PDT
492
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG PADA PT INDO ABADI GARMINDO DI DATI II DEMAK JAWA TENGAH
UNTAG
2008
PDT
493
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT AKIBAT KEALPAAN
UNTAG
2009
PDT
494
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN TANPA IZIN ORANGTUA
UNTAG
2008
PDT
495
PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM PRIMER KOPERASI POLRI/PRIMKOPPOL RESOR REMBANG
UNTAG
2009
PDT
496
KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN PERLAWANAN DALAM SITA EKSEKUTORIAL
UNTAG
2010
PDT
497
PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA DI KEC. MIJEN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
498
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BPR BKK BOJA KAB. KENDAL
UNTAG
2010
PDT
499
ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN KREDI MACET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK BOJA
UNTAG
2008
PDT
500
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA ANGGUNAN PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MANDIRI ARTHA ABADI KOTA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
501
KEMENANGAN HAKIM DALAM MENCAMPURI SUBTANSI PERJANJIAN UTANG PIUTANG
UNTAG
2011
PDT
502
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEALPAAN DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT
UNTAG
2010
PDT
503
PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KEC.MIJEN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT 504
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU
UNTAG
2010
PDT
505
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KEC. TEGOWANU KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
506
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL MELALUI PROYEK LAND MANAGAMAN AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KEC. UNGARAN KAB.SEMARANG
UNTAG
2007
PDT
507
PERANAN PERUM BULOG DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM RASKIN DI DIVISI REGINAL JAWA TENGAH
UNTAG
2008
PDT
508
PERLINDUNGAN HUKUM BAGU KONSUMEN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2010
PDT
509
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA
UNTAG
2008
PDT
510
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK ANTARA PEKERJA / BURUH DENGAN PENGUSAHA DI CV KAYU PERSADA
UNTAG
2008
PDT
511
PENGARUH PRINSIP HHUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG STATUS HUKUM PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
UNTAG
2008
PDT
512
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM BAGI PEMILIK MERK TERHADAP PEMALSUAN MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG
2008
PDT
513
PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI SEKTOR HULU MIGAS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITAN AZAS KEPASTIAN HUKUM
UNTAG
2011
PDT
514
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DI KEC. KEDUNG JATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
515
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN TRAVEL TERHADAP PENGIRIMAN BARANG
UNTAG
2009
PDT
516
PERLINDUNGAN JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS DAN MUSIMAN DI KANTOR BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH PATI
UNTAG
2007
PDT
517
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BPR SETIA KARIB ABADI SEMARANG
UNTAG
2009
PDT
518
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA PADA BLOK CEPU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
UNTAG
2009
PDT
519
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK BARANG YANG DI PASARKAN MELALUI SISTEM MLM
UNTAG
2010
PDT
520
PERAN SERTA BANK DALAM MEMBANTU USAHA KECIL (STUDI KASUS DI PT. BANK BNI CAB. KARANG AYU SEMARANG)
UNTAG
2008
PDT
521
IMPLEMENTASI UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGENAI TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI
UNTAG
2008
PDT
522
PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI KOTA SALATIGA
UNTAG
2008
PDT
523
TUGAS TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMKOT SEMARANG
UNTAG
2008
ANALISIS YURIDIS DALAM KEWENANGAN DALAM PENGOLAHAN PERIKANAN LAUT
ATMAJAYA
2002
PDT.150
PENGHAPUSAN KANTOR DEPARTEMEN UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN DATI 2 SLEMAN
UGM
2002
PDT.151/ 161
PERLINDUNGAN HUKUMTERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APS YOGYAKARTA
UGM
2003
PDT.152
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UII 2002
PDT.153
AZAS KEADILAN DALAM HUKUM PAJAK DALAM PEMERATAAN PENDAPATAN PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA
UII
99
PDT.154
PELAKSANAAN PENGASUHAN ANAK YATIM OLEH PANTI ASUHAN YATIM PUTRA MUHAMMADIYAH DI KOTAMADYA DATI 2 YOGYAKARTA
UGM
1997
PDT.155
GUGATAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN PEMOTONGAN HEWAN DAN PENGIRIMAN DAGING UNTUK KEPERLUAN EKSPOR STUDI KASUS DI PT. ABILOWO INDUSTRIES SALATIGA
UGM
2001
PDT.156
TINJAUAN LATAR BELAKANG DAN ASPEK YURIDIS POLIGAMI BAGI ORANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. SUKKOHARJO
U. 11MARET
SOLO
1991
PDT.157
PERANAN KOMISI AMALAT DAERAH DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK MEMBANGUN INDUSTRI
U. 11MARET
1994
PDT.158
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH 97
ATMAJAYA
2004
PDT.159
ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN KAB. DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN LAUT (STUDI KASUS DI KAB. GUNUNG KIDUL)
ATMAJAYA
PDT.160
PELAKSANAAN PERJANJIAN PAJAK PIUTANG DI DKI JAKARTA
ATMAJAYA
PDT.161/151
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN KETENAGALISTRIKKAN PADA PT. PLN (PERSERO) APJ YOGYAKARTA
UGM
2003
PDT.162
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK BRI CAB. SEMARANG
UII
2001
PDT.163
PELAKSANAAN ASURANSI WISATAWAN OLEH PT. JASA RAHARJA PUTERA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
UGM
2001
PDT.164
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG MERK DAGANG TERKENAL ASING DARI PELANGGARAN MERK DI INDONESIA “STUDI KASUS MERK DAGANG NIKE”
UGM
2002
PDT.165
PELAKSANAAN KLIRING ANTAR BANK ATAS WARKAT YANG BERBENTUK TEKS PADA BANK INDONESIA DI D.I.Y.
UGM
2001
PDT.166
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP PENUMPANG DALAM MENYANGKUT DENGAN JASA ANGKUTAN TRAVEL (STUDI PENELITIAN PADA PT. ISMAN PETA WISATA INDONESIA YK DAN PT. MINA TRAVEL YK)
UII
2001
PDT.167
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DOKTER KEPADA PARA MEDIS (TENAGA PERAWAT) DALAM PELAYANAN KESEHATAN (STUDI DI RS TK. II 05.05.01 DR. SOEPRAOEN MALANG)
UNMER
1994
PDT.168
ASPEK YURIDIS SCRIPIESS TRANDING (PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM
UGM
2002
PDT.169
PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG DI PERUM PENGADILAN CAB. PRAMBANAN
UII YK
2001
PDT.170
PELAKSANAAN POLIGAMI SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH 1974 DI KAB. KULON PROGO
UII 2001
PDT.171
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENAYANGAN IKLAN PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA DENGAN BIRO IKLAN DI DKI JAKARTA
UGM
2005
PDT.172
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBANGUNAN CAGAR BUDAYA DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UII YK
1999
PDT.173
PERUBAHAN STATUS PERUMTEL MENJADI PT PERSERO TELEKOMUNIKASI INDONESIA (TBK) DAN PERMASALAHANNNYA
UGM
2002
PDT.174
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERUMBU KARANG PASIR PUTIH KAB. SITUBONDO
UAJY
2004
PDT.175
PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DALAM PRAKTEK PENGADILAN NIAGA
UII
2001
PDT.176
PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WALI ADAT DI KEC. KETANDAN KAB. KLATEN
UN.PROK
1987
PDT.177
TANGGUNG JAWAB KOMISARIS SELAKU PENGURUS PT. PERSEROAN TERBATAS ATAS KERUGIAN YANG DI DERITA OLEH PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA (SUATU STUDI DI PT HAMPLAS BARU TAMA SURAKARTA)
UNMER
MALANG
1995
PDT.178
PERMASALAHAN PENINGKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH DENGAN AKTA NOTARIS DAN AKIBAT HUKUM NYA
UNMER
1991
PDT.179
PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN MENURUT ADAT DI KEC SEKAYU KAB MUBA SUMATERA SELATAN
UNPROK
1991
PDT.180
PENGARUH OEMBAGIAN KETENAGA KERJAAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SLEMAN
UNPROK
2003
PDT.181
EFEKTIVITAS FUNGSI PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI YK
UAJ
2000
PDT.182
SANKSI ADAT CORAK BERKAITAN DENGAN PASAL 340 DAN 351 KUHP DI WILAYAH KAB. DATI II SUMENEP MADURA
UGM
2004
PDT.183
PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY
UNPROK
2004
PDT.184
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BUS PADA PT. VIRGO TOUR DAN TRAVEL DI YOGYAKARTA
UNPROK
2004
PDT.185
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA
UNPROK
2004
PDT.186
PERANAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP UPAYA KONSERVASI DAN REHABILITAS HUTAN BAKAU DI PANTAI UTARA KAB. PEMALANG JATENG
UGM
1996
PDT.187
UPAYA PENINGKATAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKANTORAN (KAJIAN DI KOTA JAYAPURA)
UGM
2002
PDT.188
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH PERTANIAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT MENURUT PP NO. 10 TH. 1961 JO PP NO.24 TH. 1997 DI KAB. KULON PROGO
UII
2000
PDT.189
PENERAPAN KLAUSULA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA YANG TERJADI DARI SUATU PERJANJIAN ARBITRASE MENURUT KETENTUAN KONVENSI NEW YORK 1958 (SUATU STUDI DENGAN PT ROCHE)
UII
2000
PDT.190
EFEKTIVITAS UNDANG UNDANG NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DI KEC. MERGANGSAN YOGYAKARTA
U.JEND
SOEDIRMAN 1989
PDT.191
PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR TAMBAH BENDA BERGERAK DI DIY
WIDYA MATARAM 1989
PDT.192
PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 21 TH 1974 DAN PERMASALAHANNYA DI KEC. GURAH KAB. KENDIRI
UNMER 1989
PDT.193
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR DEALER CAHAYA MOTOR KAB. BREBES
UMY 2003
PDT.194
PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TH. 1981 TENTANG PERLINDUNGAN UPAH DALAM RANGKA PENINGKATAN PRODUKSIVITAS PEKERJA (STUDI DI PERUSAHAAN TEGEL RAMAJAYA TULUNG AGUNG)
UNMER
1987
PDT.195
BEBERAPA MASALAH TENTANG JUAL LEPAS DENGAN PANJER SESUDAH BERLAKUNYA UUPA DI KEC. GURAH KAB. KEDIRI
UNMER
1990
PDT.196
PELAKSANAAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP KARYAWAN (SUATI STUDI DI PT. BITRATEX INDUSTRIAL CORPORATION)
UNMER
1991
PDT.197
WEWENANG KEPALA DESA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN (STUDI DI KEC. BULULAKIANG KAB. MALANG)
UNMER
1981
PDT.198
PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL GADAI TANAH PERTANIAN SEELAH BERLAKUNYA UUPA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KAB. KLUNGKUNG)
UNMER
1992
PDT.199
PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG YANG MENJADI JAMINAN KREDIT DARI BANK RAKYAT INDONESIA MALANG
UNMER
1992
PDT.200
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PRAKTEK JUAL BELI RUMAH KPR BTN YANG BELUN LUNAS OLEH USER KEPADA PIHAK LAIN DI KOTAMADYA DATI II BLITAR (STUDI KASUS DI KELURAHAN KEPANJEN LOR BLITAR)
UNMER
1992
PDT.201
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA HOTEL TERHADAP BARANG BAWAAN TAMU (SUATU STUDI PADA HOTEL KARTIKA WIJAYA KEC. BATU KAB. MALANG)
UNMER
1992
PDT.202
PERJANJIAN SEWA TANAH SAWAH PERTANIAN UNTUK TANAMAN TEBU (STUDI DIDESA PALEM KEC. KARANG REJO KAB. MAGETAN)
UNMER
1992
PDT.203
PERJANJIAN JUAL BELI BUAH-BUAHAN SECARA PARTAI DAN PERMASALAHANNYA (STUDI DI PASAR BESAR MALANG)
UNMER
1993
PDT.204
PRAKTEK PEMBEBANAN KERUGIAN ATAS HILANG NYA SUATU KENDARAAN DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR (STUDI DI PRIMA MOTOR MALANG)
UNMER
1993
PDT.205
ASPEK ASPEK YURIDIS PERJANJIAN PENGANGKUTAN SURAT MELALUI POS (STUDI DI PERUM POS DAN GIRO MALANG)
UNMER
1993
PDT.206
TINJAUAN YURIDIS SURAT WASIAT UMUM DAN PERMASALAHANNYA
UNMER
1993
PDT.207
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (SUATU STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)
UNMER
1995
PDT.208
JANJI SEWA (HUUR BEDING) TERHADAP BARANG JAMINAN HIPOTIK DAN PERMASALAHANNYA 9SUATU STUDI DI BANK DUTA CAB. SURABAYA)
UNMER
1990
PDT.209
PEMBERIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) UNTUK MENINGKATKAN USAHA DEBITUR DALAM PRAKTEK PERBANKAN
UNMER
1991
PDT.210
MASALH PERTANGGUNG JAWABAN YURIDIS PENGUSAHA ANGKUTAN KAPAL PERAIRAN DARAT TERHADAP PEMAKAI JASA ANGKUTAN DI KALIMANTAN SELATAN
UNMER
1995
PDT.211
TINJAUAN HUKUM TERHADAP POLIS ASURANSI JIWA YANG DIJAMINKAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT DI PERUSAHAAN ASURANSI BUMI PUTRA BONDOWOSO
UNMER
1995
PDT.212
PELAKSANAAN EKSPOR IMPOR PADA BEBERAPA PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBANGUNAN KREDIT BERDOKUMEN DI SEMARANG
UNPROK.45
2003
PDT.213
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PEMBUATAN PERJANJIAN BAKU SETELAH BERLAKUNYA UU NO.8 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR SECARA KREDIT DI WILAYAH KOTA YK PROP DIY)
UNAJ
2004
PDT.214
TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM MENGELOLA HARTA KEKAYAAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NIAGA)
UAJ
2004
PDT.215
PENDAFTARAN HAK PAKAI YANG DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KAB. BADUNG KEPADA BEKAS TRANSMIGRASI DARI TIMOR TIMUR
UAJ
2003
PDT.216
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SERANG TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO.55 TH.93
UAJ
2004
PDT.217
PENERAPAN AZAS NEHIS IN IDEM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI DI DAERAH
UGM
2001
PDT.218
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT KOPERASI PEGAWAI NEGRI TRIJAYA DI KULON PROGO
UMY
2001
PDT.219
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENHYIMPANGAN IKLAN OBAT BEBAS DI KOTA YOGYAKARTA PROP. DIY
UMY
2001
PDT.220
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI DIY
UMY
2001
PDT.221
PELAKSANAAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN DI YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.222
TANGGUNG JAWAB LESSOR DALAM PERJANJIAN LEASING DENGAN SISTEM OPERTING LEASE SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PEMBIAYAAN SUATU PERUSAHAAN (STUDI KASUS DI CV PRIMA COMPUTER YK)
UNIV
DIPONEGORO
2005
PDT.223
PENGENDALIAN AIR LIMBAH PG TASIK MADU TERHADAP KUALITAS AIR IRIGASI DI KEC TASIK MADU KAB KARANG ANYAR
UGM
1998
PDT.224
PELAKSANAAN ASURANSI PENGANGKUTAN LAUT DI PELABUHAN TANJUNG EMAS SEMARANG
UII
2004
PDT.225
PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PENGGUNA JASA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURAKARTA PASCA BERLAKUNYA UU NO.19 TH.1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
UGM
2006
PDT.226
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC ALFAT KAB. SORONG SELATAN
UNIV. JANABADRA 2006
PDT.227/231
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO
UGM
2005
PDT.228
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
JANABADRA
2005
PDT.229
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TEKNIK DAN TAKTIK INTEROGASI DALAM PEMERIKSAAN TERSANGKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN
JANABADRA
2006
PDT.230
UPAYA MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN LAHAN DI DAERAH PERKOTAAN (KAJIAN KOTA JAYAPURA)
UGM 2002
PDT.231
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA PERUSAHAAN DAERAH DI KAB. PROBOLINGGO
UGM 2005
PDT.232
PELUANG PENDAFTARAN BUAH SALAK PONDOH SEBAGAI PRODUK KHAS INDONESIA BERDASARKAN INDIKASI GEOGRAFIS
ATMAJAYA
2005
PDT.233
PERLAWANAN PIHAK KETIGA TEHADAP SITA AKSETUTORIAL DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI BANTUL
UGM
2006
PDT.234
PENGANGKATAN ANAK INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA OLEH WARGANEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA DI KODYA YOGYAKARTA
JANABADRA
1994
PDT.235
PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALAT PEMBAYARAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL UCP 1983 DI DAERAH SEMARANG DAN YOGYAKARTA
UAJ
1991
PDT.236
PELAKSANAAN PENDAFTARAN ATAS TANAH SECARA SISTEMATIK MELALUI PROYEK AJUDIKASI (STUDI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN DATI II MALANG)
UMM
1988
PDT.237
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN CLEANING SERVICE ANTARA CV SADA DENGAN KANTOR POS DAN GIRO BESAR DI YOGYAKARTA
UII
1994
PDT.238
TANGGUNG JAWAB SEKUTU PADA PERSEKUTUAN KOMANDITER DI YOGYAKARTA
ATMAJAYA 1994
PDT.239
PERANAN INTERNASIONAL COMITIE OF THE RED CROSS DALAM PERLINDUNGAN WARTAWAN PERANG
UGM 2004
PDT.240
PELAKSANAAN ATAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA MURAH BESERTA PERMASALAHANNYA DALAM PERKARA WARIS TANAH DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN BANTUL
UGM
2004
PDT.241
STUDI KASUS PERADLAN BENTUK USAHA CV CAHAYA MAS MENJADI PT FLORMASINDO ABADI UTAMA DI RIAU
UGM
2003
PDT.242
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBERADAAN IKLAN DAN BROSUR PERUMAHAN YANG MENYESATKAN KONSUMEN DI DIY
UGM
2006
PDT.243
SEKURISASI ASET DAN KONSTRUKSI HUKUM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF EFEK BERAGUN ASET DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
UGM
2006
PDT.244
UPAYA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DALAM MENDORONG PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE OLEH EMITENDI PASAR MODAL INDONESIA
UGM
2006
PDT.245
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AKIBAT IKLAN MEDIA CETAK YANG MENYESATKAN DI DIY
UGM 2006
PDT.246
PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KERUGIAN PADA PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM JAKARTA
UGM
2006
PDT.247
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DI KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.248.
TANGGUNG JAWAB KONSULTAN DALAM KONTRAK KERJA PEKERJAAN SIPIL PROYEK PLTA SIPAS SIHAPARAS DI TAPANULI TENGAH
UII
2003
PDT.249
EKSISTENSI PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (LAKTREATY) DALAM SISTEM HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL
UGM
2005
PDT.250
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN AIR MINUM ISI ULANG PADA DAERAH KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.251
BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UGM
2000
PDT.252
IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NO.7 TH.2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PUBLIK YOGYAKARTA DUA
UMY
2006
PDT.254
PERANAN KEBIJAKAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN WEWENANG DI BIDANG NON YUSTISIAL DALAM MENDUKUNG KETERTIBAN HUKUM DI PROP. DIY
U. WIDYA MATARAM 2006
PDT.255
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER PRINCIPLES) DALAM TRANSAKSI PERBANKAN
UGM
2006
PDT.256
KOMPETENSI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEBANKAN SYARIAH
UAD
2006
PDT.257
PENGARUH PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERSENJATAAN TERHADDAP PELAKSANAAN HAK NEGARA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI/SELF DEFENSSE BERDASARKAN PASAL 51 PIAGAM PBB
UAJ
2005
PDT.258
PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK DI SUATU WILAYAH NEGARA
UAJ
2005
PD.259
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH IRAQ TERHADAP PEMERINTAH MESIR SELATAN TERJADINYA PENCULIKAN DAN PEMBUNUHAN DUTA BESAR MESIR UNTUK IRAQ DI BAGHDAD IRAQ
UAJ
2005
PDT.260
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SAHAM MINORITAS PERUSAHAAN ANAK DALAM PERUSAHAAN KELOMPOK DENGAN INDUK PERUSAHAAN BUMN PERSERO
UGM
2006
PDT.261
PELAKSANAAN PERJANJIAN PERAWATAN SAKIT JIWA DI RS. GRASIA YOGYAKARTA
UAD YK 2006
PDT.262
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERUMAHAN TERHADAP IKLAN SEBAGAI SARANA PROMOSI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI
UGM
2005
PDT.263
PERJANJIAN PEMBORONGAN PENATAAN RUANG KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH KAB. BANTUL ANTARA CV CANDISARI DENGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
JANABADRA
2005
PDT.264
TINJAUAN TENTANG KLAUSULA EKSENORASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT POS INDONESIA (PERSERO) CAB. YOGYA
UGM
2003
PDT.265
PELAKSANAAN PERJANJIAN PELAYANAN JASA KESEHATAN ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RSUD YOGYAKARTA
JANABADRA 2006
PDT.266
ARISAN KENDARAAN BERMOTOR DITINJAU DARI KITAB UU HIKUM PERDATA PADA ASLI MOTOR DI DAERAH KAB. GUNUNGKIDUL
U.JANABADRA
2005
PDT.267
TINJAUAN PENATAAN HUKUM PABRIK TEKSTIL PT.COLOMBO KUDUS TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH CAIR
UGM
2000
PDT.268
HUKUM PROGRESIF MENURUT SATJIPTO RAHARJO SEBAGAI PARADIGMA ALTERNATIF BAGI LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA (SSEBUAH TINJAUAN FILSAFAT HUKUM)
UGM
2006
PDT.269
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN USAHA DALAM PERJANJIAN MODEL VENTURA (STUDI KASUS PADA PT. SARANA YOGYA VENTURA)
UII
2002
PDT.270
PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PENATAAN TATA RUANG KAWASAN KHUSUS MALIOBORO DI KOTAMADYA YK
UII
2002
PDT.271
PENERAPAN DENDA PAJAK TERHADAP WAJIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA MENURUT UU NO. 18 TH. 2000 DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2001
PDT.272
TOLAK UKUR MEREK TERKENAL DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 07/MEREK/2001/BN NIAGA JAKARTA PUSAT)
UII
2006
PDT.273
KRITERIA PENENTUAN PASAR BERSANGKUTAN (RELEVANT MARKET DALAM MENENTUKAN RUANG LINGKUP PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT)
UII
2005
PDT.274
PERLINDUNGAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENATAAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS KAWASAN JALAN MALIOBORO YK)
UMY
2005
PDT.275
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERSELISIAN HUBUNGN INDUSTRIAL DI PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA SOSIAL DAN KELUARGA BERENCANA KAB. SLEMAN
2006
PDT.276
PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN
UGM
2006
PDT.277
PENEGAKAN HUKUM (LAW EFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB. SLEMAN
UGM
2007
PDT.278
PENERAPAN ASAS ACCESIE DAN HORIZONTALE SEHERDING DALAM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH
UII
1991
PDT.279
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BES
-
PDT.280
PENERAPAN PRINSIP FRUDENTIAL BANKING PADA PT. BANK BNI (PERSERO) TBK DALAM TRANSAKSI EKSPOR DENGAN MENGGUNAKAN LETTER OF CREDIT (STUDI KASUS)
UGM
2006
PDT. 281
PELAKSANAAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN DALAM PENGADAAN PEMBANGUNAN JALAN TEMBUS SARANGAN TAWANG MANGU DI KAB. MAGETAN MENURUT KEPRES NO. 55 TH. 1993
ATMAJAYA
2004
PDT.282
PRINSIP KETERBUKAAN INFORMASI (DISCLOSURE) DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM OBLIGASI PERUSAHAAN TERCATAT DI BURSA EFEK SURABAYA
UGM
2006
PDT.283
PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM SENGKETA BERSENJATA NON INTERNASIONAL DI INDONESIA
UGM
2002
PDT.284
PEMBAYARAN SUATU TRANSAKSI DENGAN MENGGUNAKAN WESEL DAN CEK DALAM PRAKTEK PERBANKAN DI DIY
U.ATMAJAYA
1991
PDT.285
TINJAUAN TENTANG PEMBERIAN UPAH MINIMUM TENAGA PADA PT. INDO ACIDATAMA KAB. DATI II KARANGANYAR
U. ATMAJAYA
1994
PDT.286
TINJAUAN PERBEDAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TERHADAP KESADARAN LINGKUNGAN DI KOTAMADYA YK
UGM
1997
PDT.287
PELAKSANAAN UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA YK
UII
2005
PDT.288
PELAKSANAAN PERCERAIAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO I TH. 74 DI DAERAH PASIR PENGARAYAN KAB. DATI II ROKALI HULU RIAU
UGM
2000
PDT.289
BERACARA SECARA PRODEO DALAM PRAKTEK DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UGM
2000
PDT.290
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI KASUS DI PD. BPR BKK BLORA KOTA CAB. JEPON)
UII
2000
PDT.291
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DI BPR SWADARMA KASIHAN KAB. BANTUL
UMY
2004
PDT.292
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN (STUDI KASUS DI PD. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK YOGYAKARTA SUDIRMAN
UII
2006
PDT.293
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (KASUS PEMAKAIAN GAS ELPIJI)
UGM
2003
PDT.294
DAMPAK PEMBERIAN SUAKA OLEH AUSTRALIA KEPADA PARA ANGGOTA ORGANISASI PAPUA MERDEKA OPMI TERHADAP HUB. DIPLOMATIK INDONESIA-AUSTRALIA
UGM
2006
PDT.295
PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT SUKU MAYBRAT DI KEC AIFAT KAB. SORONG SELATAN
JANABADRA 2004
PDT.296
PROSES PEMBERIAN IJIN USAHA RESTORAN DALAM RANGKA PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAB. SLEMAN
ATMAJAYA
2003
PDT.297
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
UAD
2007
PDT.298
EKSEKUSI JAMINAN FIDUCIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN PADA BPR SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA DI YOGYA
UAD
2006
PDT.299
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA ATM BERSAMA PT. BANK AGRONIAGA TBK JAKARTA
UGM
2007
PDT.300
PELAKSANAN ATAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. PLN DENGAN KONSUMEN DI PT. PLN (PERSERO) UPJ WONOSARI
-
PDT.301
PERANAN KOMITE KERJA ADVOKAT INDONESIA SEBAGAI ORGANISASI ADVOKAT SEMENTARA (STUDI TENTANG FUNGSI DAN KEWENANGAN ORGANISASI ADVOKAT MENURUT UU NO. 18 TH. 2003)
-
PDT.302
TANGGUNG GUGAT RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS (STUDI KASUS DI RS PANTI RAPIH YK)
UII
2006
PDT.303
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN TIDAKAN PERSALINAN DENGAN OPERASI CAESAR
PDT.304
TANGGUNG JAWAB PRODUSEN TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK CACAT TERSEMBUNYI DI CV. ROSANO KAB. BANTUL
UII
2006
PDT.305
ASPEK KEPENTINGAN SOSIAL DALAM UU REPUBLIK INDONESIA NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA
UII
2004
PDT.306
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL DENGAN JAMINAN FIDUCIA PADA BADAN KREDIT KECIL DI BANJAR NEGARA
PDT.307
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ATAS PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN DALAM KEMASAN YANG TELAH KADALUARSA DI DIY
PDT.308
TANGGUNG JAWAB PT. ANTAR PENJURU INDONESIA ATAS PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG DI DIY
UGM
PDT.309
KONTRIBUSI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF
PDT.310
POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA
UII
2005
PDT.311
KEKUASAAN MENGIKAT KLAUSULA EKSENERASI DALAM PERJANJIAN PELAYANAN JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
UII
2006
PDT.312
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENGIRIMAN BARANG PADA PT. HERONA EXPRESS YK
UGM
2006
PDT.313
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA NO INTERNASIONAL DI DARFUR
UGM
2006
PDT.314
PERANAN PEMERINTAH DAERAH KAB. INDRAMAYU DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
UGM
2007
PDT.315
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEPEDA MOTOR PADA PT ARMADA FINANCE MAGELANG
UGM
2005
PDT.316
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PNGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KOMODITAS PERTANIAN DALAM SISITEM KEUNGAN NEGARA
UGM
2007
PDT.318
PERLINDUNGAN HUKUM MEREK DI DALAM PERDA DAGANG PASAR BEBAS
JANABADRA
2001
PDT.319
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS MEREK MENURUT UU NO 11 TH. 2001 TENTANG MERK
JANABADRA
2006
PDT.320
PERANAN DINAS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KAB. SUKOHARJO
UGM
2007
PDT.321
PENEGAKAN HUKUM (LAW ENFORCEMENT) PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KAB SLEMAN
UGM
2006
PDT.322
KEBIJAKAN PENTARIFAN PAJAK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM BISNIS (SUATU KAJIAN YURIDIS)
UGM
2007
PDT.323
PERJANJIAN KREDIT PEMILIK RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CAB. KENDARI DI KOTA SULTENG
JANABADRA
2007
PDT.324
PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG PERTEMUAN MANDALA BAKTI WANITATAMA DITINJAU DARI KUHP DI DAERAH KAB. SLEMAN
JANABADRA
2006
PDT.325
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CAB. SEMARANG
UII
2003
PDT.326
IMPLIKASI/PENGARUH PENOLAKAN RATIFIKASI PROTOKOL KYOTO 1997 OLEH AS TERHADAP HAM LINGKUNGAN HIDUP MENURUT PERSPEKTIF UNIVER STOCKHOLM DECLARATION 1972
UII
2006
PDT.327
PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH
ATMAJAYA
2007
PDT.328
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PELANGGARAN IKLAN OBAT-OBATAN DI SURAT KABAR
U.ATMAJAYA
2004
PDT.329
PENERAPAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO. 6/18/OPNP TGL 20 APRIL 2004 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO PADA AKTIVITAS PELAYANAN JASA BANK MELALUI INTERNET (INTERNET BANKING) DALAM MEMBERI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BANK PENYELENGGARA INTERNET BANKING DAN BAGI NASABAH
ATMAJAYA
2007
PDT.330
PERLINDUNGAN HUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI SELULER (STUDI KASUS PADA PENGGUNA JASA PRO XL DI YK)
ATMAJAYA
2003
PDT.331
IMPLEMENTASI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUKUM NEGARA DI BUKIT MENOREH KULON PROGO DIY DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO 41 TH, 1999 TENTANG KEHUTANAN
UII
2004
PDT.332
PENEGAKAN HUKUM UU NO 56 PRP TH 1960 TENTANG BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN DI DESA SUMBAWA KAB. BANYU ASIN SUMATRA SELATAN
UMY
2007
PDT.333
TINJAUAN YURIDIS MGENAI PENATAAN PEDDAGANG KAKI LIMA DI KOTA YK DAN SINKRONISASINYA BERDASARKAN BAGIAN ASAS UMUM PEMERINTAH YANG BAIK
UGM
2007
PDT.334
PERANAN PEMERINTAH DAERAH YOGYAKARTA DALAM UPAYA IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROP. DIY NO.5 TH 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN LALULINTAS JALAN DI WILAYAH KOTA YK KASUS MENGENAI FUNGSI TROTOAR TERHADAP HAK PENGGUNA JALAN)
UGM
2007
PDT.335
STUDI TENTANG BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KLAIM MALAYSIA DAN SINGAPURA DALAM MASALAH KABUT ASAP KEBAKARAN HUTAN DI PROP. RIAU PADA TH. 2006
UGM
2006
PDT.336
PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL DI PT (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA CABANG PANGKAL BALAM BANGKA
JANABDRA
2005
PDT.337
PERJANJIAN PELAYANAN JASA LABUH DAN TAMBAT KAPAL PELABUHAN PANKAL BALAM DI KOTA PANGKAL PINANG
JANABADRA
2005
PDT.338
JAMINAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PELAPORAN SPT DALAM SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DI INDONESIA
UGM
2007
PDT.339
PENERAPN AZAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM BERACARA DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID
UII
2002
PDT.340
PENGATURAN DAN IMPLEMNTASI DESENSTRALISASI DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA (STUDI TENTANG UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1999 DALAM UU NO. 25 TH 1999)
UII
2002
PDT.341
TINJAUAN PENERAPAN PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA NASABAH MASALAH DENGAN MELALUI BANK INDONESIA
UGM
2008
PDT.342
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2002 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKILIMA DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2008
PDT.343
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PENINGKATAN JALAN INDUK PERUM DALUNG PERMAI DI KECAMATAN KUTA UTARA ANTARA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BADUNG DENGAN PT SANUR JAYA UTAMA
UGM 2006
PDT.344
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI FRNCHISE HAL TERHADAP PEMUTUSAN PERJANJIAN FRANCHISE OLEH FRANCHISOR DI YOGYAKARTA
UGM 2007
PDT.345
PELAKSANAAN PERUBAHAN PERJANJIAN PEMBORONGAN SAPOY IRRIGATION SUB PROJECT ANTARA WASKITA-NK-SACNA (JOINT OPERATION) DENGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
UGM
2008
PDT.346
PELAKSANAAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.347
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN DI YK
UMY
2008
PDT.348
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK PEMEGANG KARTU KREDIT TERHADAP KERJASAMA ANTARA BANK DENGAN MERCHANT
UAJ
2008
PDT.349
ANALISIS YURIDIS KLAUSUL PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI PROV DIY
UGM
2009
PDT.350
ANALISIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PASAL 18 UU NO. 8 TH. 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PERJANJIAN JASA PENGANKUTAN UDARA
UAJ
2008
PDT.351
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
UAJ
2008
PDT.352
PELAKSANAAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENGUSAHA KENA PAJAK TERHADAP PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK DI PT KUSUMATEX YK
UAJ
YK
2003
PDT.353
PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN YANG DIBEBANKAN PADA HAK MILIK ATAS TANAH MENURU PP NO.24 TH.1997 DI KAB KULON PROGO DALAM MEMBERIKAN JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM
UAJ
2003
PDT.354
PERANAN BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT WARUNGBOTO DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI DANA BANTUAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN
UGM
2005
PDT.355
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PERKARA NO.29/PUU-V/2007 MENGENAI UJI MATERIIL UU NO. 8 TH.1992 TENTANG PERFILMAN
UII
2008
PDT.356
PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
ATMAJAYA 2007
PDT.357
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI KAB. SLEMAN (STUDI KASUS)
UGM
2007
PDT.358
PENYELESAIAN SENGKETA HAK MILIK ATAS TANAH YANG BERAKTA JUAL BELI GANDA
UMY
2009
PDT.359
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
U.HASANUDIN UJUNG PANDANG 1997
PDT.360
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA NO.KEP.12/MEN/1995 TENTANG PENINGKATAN UPAH MINIMUM REGIONAL (SUATU STUDI DI PT. GATRA MAPAN DAN KANTOR DEPARTEMEN TENAGA KERJA MALANG)
UMM
1995
PDT.361
KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NO 1 TH.2003 TENTANG HAK CIPTA
UII
2005
PDT.362
TINJAUAN TERHADAP KEJAHATAN PEMBAKARAN KAWASAN HUTAN LINDUNG DI KOTA DUMAI
U.ISLAM
RIAU
2007
PDT.363
UPAYA PENYELESAIAN KREDIT MACET PASCA GEMPA BUMI DI BRI CAB. BANTUL
ATMAJAYA
2008
PDT.364
PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CAB. SLEMAN
UNPROK45
2008
PDT.365
TINJAUAN HUKUM TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENATAAN KAWASAN OBYEK WISATA PANTAI PARANGTRITIS
UGM
2009
PDT.366
PELAKSANAAN CITIZENS CHARTER DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA PELAYANAN CATATAN SIPIL DI BADAN KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN CATATAN SIPIL YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.367
PELAKSANAAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI OLEH PERUSAHAAN OPERATOR TELEPON SELULER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT SEKITARNYA DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.368
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PONDOKAN DALAM KAITANNYA DENGAN PERIZINAN DI KOTA YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.369
ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS) OLEH KANTOR KELUARGA BERENCANA DI KOTA YOGYAKARTA TERHADAP TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK
UGM
2009
PDT.370
IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS PERIZINAN KAB. BANTUL DALAM PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
UGM
2009
PDT.371
PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TH.1980 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI WILAYAH PEMERINTAH KAB. BANTUL TH. ANGGARAN 2008
UGM
2009
PDT.372
PELAKSANAAN TRANSPARASI DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH DINAS KESEHATAN KOTA YOGYAKARTA BERKAITAN DENGAN PERWUJUDAN GOOD GOVERNANCE
UGM
2009
PDT.373
PELAKSANAAN EKSEKUSI BENDA JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
UMY
2006
PDT.374
IMPLEMENTASI PENGALOKASIAN DANA PERIMBANGAN BAGI PROV. DIY PERIODE 2002-2003 MENURUT UU NO. 25 TH 1999 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH
UII
2005
PDT.375
PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT. BTN (PERSERO) KANTOR CABANG KENDARI DI KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA
JANABADRA
2007
PDT.376
PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH KAB. SLEMAN NOMOR 14 TH.2003 TENTANG IZIN REKLAME
UII
2005
PDT.377
PERANAN DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN PENANANAMAN MODAL DALAM PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KAB.SLEMAN
UGM
2008
PDT.378
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPENDUDUKAN TENAGA HONORER YANG BEKERJA PADA PEMERINTAH DAERAH KAB. LAMANDAU
ATMAJAYA
2007
PDT.379
KEWENANGAN DEBITOR YANG DINYATAKAN PAILIT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KREDITORNYA
-
PDT.380
IMPLIKASI KETIDAKPASTIAN HUKUM TERHADAP IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF DI INDONESIA
-
PDT.381
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. MLATI KAB. SLEMAN MENURUT PP NO 24 TH 1997
-
PDT.382
PELAKSANAAN UU NO. 12 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
-
PDT.383
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN
UGM
2004
PDT.384
IMPLIKASI RATIFIKASI INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC SOCIAL AND CULTURAL RIGHT DENGAN UNDANG UNDANG NO.11 TH.2005 TERHADAP PELAKSANAAN KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA
UGM
2009
PDT.385
PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BIDANG JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PADA PT TOA GAIVA INDUSTRIES BOGOR
UGM
2006
PDT.386
TANGGUNG JAWAB PENDIRI TERHADAP PERBUATAN HUKUM SEBELUM STATUS BADAN HUKUM DIPEROLEH PADA PERSEROAN TERBATAS DI YK
UII
2009
PDT.387
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI TENTARA DALAN KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK ISLAM AFGHANISTAN MENURUT KONVENSI HAK ANAK PBB1989
UGM
2005
PDT.388
PERANAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH (BAPEDALDA) DALAM UPAYA PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN LIMBAH OLEH PROYEK PIPARISASI PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) TBK DI KAB. LAMPUNG TIMUR
UII
2009
PDT.389
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA DISERTAI IZIN PEJABAT
UGM
2008
PDT.390
STUDI KOMPARATIF TENTAN AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA
UGM
2008
PDT.391
TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN NEGERI YK
UAD
2008
PDT.392
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGANGKATAN ANAK TERKAIT UU NO.23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI YK (STUDI KASUS)
UGM
2007
PDT.393
PENYELESAIAN PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA (MUSIMAN) YANG MACET DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA PADA KOPERASI BANK PERKREDITAN RAKYAT TRI BAKTI DI KAB. NGANJUK
UGM
2009
PDT.394
PERALIHAN HAK MILIK ARAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM MEWUJUDKAN FUNGSI BUKU TANAH DI DESA MARGOREJO KEC. TEMPEL KAB. SLEMAN
ATMAJAYA
2007
PDT.395
PELAKSANAAN KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH DI PEMERINTAH KAB. OGAN KOMERING UYU SUMSEL
UMY
2008
PDT.396
PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BARANG ANTARA RUMAH SAKIT UMUM SOLOK DENGAN PT. SARANA MEDINDO PANCAWARA
UGM
2009
PDT.397
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA PADA RUMAH SAKIT SWASTA DI KOTAMADYA DATI II SEMARANG
JANABADRA
PDT.398
TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI WALI PENGAWAS MENURUT KITAB UU HUKUM PERDATA
JANABADRA
1994
PDT.399
PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN YANG DI LAKUKAN PERUSAHAAN ES PUTER GOMBLEH MENURUT PERATUSAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO 2 TH 2005 TENTANG IZIN GANGGUAN
UII
2009
PDT.400
HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK TABUNGAN NEGARA DAN NASABAHNYA DALAM PERJANJIAN KREDIT
HASANUDIN
UJ.PANDANG 1997
PDT.401
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PARA PEKERJA INDUSTRI PENYAMAKAN PT ADI SATRIA ABADI BANTUL YOGYAKARTA
UGM
2009
PDT.402
KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN HAKIM
UGM
2010
PDT.403
TANGGUNG JAWAB PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP KERUGIAN YANG DIDERITA PASIEN AKIBAT KELALAIAN TENAGA MEDIS DALAM PELAKSANAAN TINDAKAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT DR. M. JAMIL DI PADANG SUMATRA BARAT
UGM
2006
PDT.404
PENETAPAN HAK PERWALIAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA DI DAERAH KOTA PALOPO
JANABADRA
2008
PDT.405
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PENGHAPUSAN DISKRIMINASI PADA BURUH PEREMPUAN
UAD
2007
PDT.406
PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH
JANABADRA
2008
PDT.407
KEBIJAKAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) YANG MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN BADAN ATAU INSTANSI PEMERINTAH DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA
UGM
2010
PDT.408
(BANK)
PERAN BANK INDONESIA TERHADAP PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK (PRUDENTIAL BANKING PRINCIPLE) PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI BNI SYARIAH YK
UII
2010
PDT.408
(BISNIS)
BENTUK PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN OLEH BPR MADANI SEJAHTERA ABADI TERHADAP BENDA JAMINAN FIDUSIA YANG DIGADAIKAN OLEH DEBITUR KEPADA PIHAK LAIN
ATMAJAYA
2009
PDT.409
PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA LAGU ATAS KARYA CIPTA LAGU YANG DIBAJAK PADA KASET REKAMAN DI YOGYAKARTA
UII
2005
PDT.410
PENGAKUAN DAN PENGESAHAN ANAK LUAR KAWIN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.1 TH 1974 DI DAERAH KAB. KARANG ANYAR
JANABADRA
2006
PDT.411
PRINSIP KETERBUKAAN DALAM TRANSAKSI EFEK DI LUAR BURSA
UII
2010
PDT.412
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS PADA PERUSAHAAN GO PUBLIK DALAM PRAKTEK MERGER DAN AKUISISI
UGM
1997
PDT.413
ASPEK YURIDIS SCRIPLESS TRADING (PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT) DI BURSA EFEK JAKARTA BERKAITAN DENGAN MEKANISME BERALIHNYA HAK ATAS SAHAM
UGM
2002
PDT.414
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR BELI SAHAM DALAM SISTEM SCRIPLESS TRADING DI BURSA EFEK
UGM
2003
PDT.415
PERANAN APARAT PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN WAJIB PAJAK UNTUK MEMBAYAR PAJAK
UGM
1999
PDT.416
PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PERTUNJUKAN FILM DALAM SISTEM PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA YOGYAKARTA
UGM
2010
PDT.417
YURISDIKSI NEGARA TERHADAP ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL IKAN ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA MENURUT HUKUM LAUT 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA
UGM
2008
PDT.418
PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MENURUT HUKUM INTERNASIONAL PADA PENCEMARAN TRANS NASIONAL AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DI INDONESIA
U.JAMBI
2006
PDT.419
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL ASING DISEKTOR MINYAK DAN GAS BUMI SERTA IMPLEMENTASINYA DI PROV. JAMBI
U.JAMBI
2006
PDT.420
PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO DI PASAR MANGGUNG DESA CATUR TUNGGAL KEC. DEPOK KAB. SLEMAN
UGM
2010
PDT.421
PELAKSANAN JAMINAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA DI PD. TARUMARTANI YOGYAKARTA
UGM
2010
PDT.422
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK INFORMASI KONSUMEN MAKANAN IMPORT YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA BERBAHAYA DI KOTA YOGYAKARTA
UII
2010
PDT.423
PELELANGAN BARANG JAMINAN GADAI PADA PERUM PEGADAIAN CAB. PLRRED KAB. CIREBON
UMY
2003
PDT.424
CONTEMPT OF COURT DALAM LINGKUP PERADILAN DI INDONESIA
COKROAMINOTO 2007
PDT.425
HUB. HUKUM ANTARA PENERBIT DAN PEMEGANG HAK CIPTA DALAM PERBANYAKAN BUKU (KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN BUKU PADA PENERBIT DI KOTA YK)
COKROAMINOTO
2007
PDT.426
PENATAAN KAWASAN SELOKAN MATARAM DITINJAU DARI ASPEK HUKUM TATA RUANG DI KAB. SLEMAN
JANABADRA 2010
PDT.427
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PROYEK PEMBANGUNAN LABORATORIUM DAN RUANG PRAKTIKUM SEKOLAH SMAN 1 KOTA KEDIRI
UGM
2010
PDT.428
“HK.LING”
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN (DITINJAU ATAS UU NO.23 TH.1997 TENTANG PNGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP)
UAD
2009
PDT.429
PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN NOTARIS PPAT DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH DI KABUPATEN JEPARA
U.17 AGUSTUS 1945
2010
PDT.430
TINJAUAN YURIDIS PERANAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.431
UPAYA PENANGGULANGAN TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME YANG DILAKUKAN OLEH NEGARA INDONESIA DAN ASEAN
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.432
PENGARUH KEMERDEKAAN TIMOR LESTE TERHADAP YURISDIKSI TERITORIAL KHUSUSNYA TAPAL BATAS DARAT ANTARA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR LESTE (RDTL) DENGAN REPUBLIK INDONESIA (RI)
U. 17 AGUSTUS 1945
2008
PDT.433
PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KECAMATAN BANYUMANIK KOTA SEMARANG
U.17 AGUSTUS
1945
2010
PDT.434
PEMBERIAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO.3 TH.1992
U.17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.435
PELAKSANAAN HAK HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI NEGERI POLRI
U.17 AGUSTUS
1945
2011
PDT.436
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN DI KAB. BLORA
U. 17 AGUSTUS 1945
2007
PDT.437
TUGAS DAN PERANAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENJAGA KEAMANAN DAN KETERTIBAN TENAGA KERJA ASING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL 9STUDI KASUS HURU HARA DI PT. DRY DOCUS BATAM)
U. 17 AGUSTUS 1945
2011
PDT.438
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGAMANAN OBYEK JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN UU NO. 42 TH.1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA (STUDI KASUS PADA PT. BPR ARTA PERDANA DUTA SENTOSA PATI)
U.17 AGUSTUS 1945
2009
PDT.439
HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM MEKANISME PENGGUNAAN KARTU KREDIT SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN
UNTAG
2011
PDT.440
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI BARANG ELEKTRONIK DI JOGJAKARTA
UNPROK
2007
PDT.441
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN JASA TELEKOMUNIKASI DI PT. TELKOM INDONESIA (TBK) DIVISI REGIONAL IV JAWA TENGAH DAN DIY
UNTAG
2008
PDT.442
PERKAWINAN USIA MUDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERCERAIAN DI KEC. BRANGSONG KAB. KENDAL
UNTAG
2009
PDT.443
PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN JAMINAN FIDUSIA ANTARA PT. FEDERAL INTERNASIONAL FINANCE DENGAN KONSUMEN CAB JOGJAKARTA
UII
2008
PDT.444
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU YANG TIDAK DI KETAHUI PENCIPTANYA MENURUT UU NO 19 TH. 2002 TENTANG HAK CIPTA
UJB
2011
PDT.445
AKIBAT HUKUM TERHADAP HUTANG BERSAMA KARENA PERCERIAN
UNTAG
2011
PDT.446
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN GARANSI BANK MENURUT SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NO. 37/72/KEP/DIR TAHUN 2001 DI PT BANK JATENG KANTOR CAB. PATI
UNTAG
2011
PDT.447
TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BARANG MELALUI MEDIA INTERNET
UII
2010
PDT.448
PELAKSANAAN ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (TKILN) OLEH KONSORIUM ASURANSI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) “PAMPURNA” DI DIY
UGM
2007
PDT.449
PERAN DAN FUNGSI KODE ETIK DALAM MENCEGAH ADVOKAD MELAKUKAN MAFIA PERADILAN
UAJ
2009
PDT.450
LUAS LINGKUP PERLINDUNGAN ASURANSI HULL AND MACHINERIES (H/M) KAPAL BERBENDERA INDONESIA DAN PENYELESAIAN KLAIM DI PAL SURABAYA
UAJ
2010
PDT.451
TINJAUAN YURIDIS FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DENGAN JUAL BELI TANAH DALAM RANGKA PENDAFTARAN TANAH DI KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT.452
PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH PT ASTRA CREDIT COMPANIES DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH
UNTAG
2010
PDT.453
PERANAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PROSES PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DI KAB SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
454
TINJAUAN YURIDIS PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT UNDANG UNDANG PERKAWINAN
UNTAG
2010
PDT
455
PROSES PENYELESAIAN KONVERSI ATAS TANAH ADAT MENJADI HAK MILIK DI KAB. SEMARANG
UNTAG
2011
PDT
456
AKIBAT HUKUM JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DI BAWAH TANGAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO. 5 TH. 1980 DI KEC BANYUMANIK KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
457
HUKUM DAGANG PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN BAGI PELANGGAN IM3 BROOM PADA PT. INDOSAT MEGA MEDIA DI KAB. SLEMAN
UGM
2011
PDT
458
PENSERTIFIKATAN TANAH HAK MILIK SECARA MASSAL SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI PERTANAHAN DI KOTA SORONG PROPINSI PAPUA BARAT
UAJ
2009
PDT
459
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG BEKERJA DI HOTEL INNA GARUDA JOGJA
UGM
2009
PDT
460
PELAKSANAAN HUKUM ATAS MERK TERDAFTAR BERDASARKAN UU NO. 15 TH. 2001 TENTANG MERK
UNTAG
2009
PDT
461
PELAKSANAAN PERDA NO. 5 TH. 1994 TENTANG IZIN MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
462
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH (PAD) KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
463
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS INFORMASI YANG MENYESATKAN DALAM IKLAN TARIF SELULER
UAJ
2009
PDT
464
TELAAH HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BPR SARIBUMI CAB TEGO WANGU KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
465
PERANAN PT. UMBULMULYO DALAM PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN DARAT DI KOTA SEMARANG
UNTAG
2009
PDT
466
AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DENGAN BUNGA RENTENIR DI KAB KENDAL
UNTAG
2010
PDT
467
TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMBERIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) DI PT. BANK NIAGA TBK. CAB SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
468
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG
2009
PDT
469
PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT. BANK BCA CAB GROBOGAN (STUDI KASUS PINJAMAN REKENING KORAN)
UNTAG
2009
PDT
470
KAJIAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO 15 TAHUN 2001
UNTAG
2008
PDT
471
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI DENGAN PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2009
PDT
472
TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM KEPAILITAN
UNTAG
2009
PDT
473
PENYELESAIAN KREDIT PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTAG
2010
PDT
474
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HUKUM WARIS DI KEC. GUBUG KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
475
POLA PENGATURAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI DESA PRAMBANAN KIDUL KEC. KALIWUNGU KAB. KUDUS BERDASARKAN UU. NO.32 TH. 2004
UNTAG
2008
PDT
476
MANFAAT PENYELENGGARAAN ASURANSI KECELAKAAN DAN KEMATIAN OLEH PT SARANALINDUNG UPAYA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
UNTAG
2008
PDT
477
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB BALAI HARTA PENINGGALAN SEBAGAI KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT
UNTAG
2010
PDT
478
PERCERAIAN DAN IMPLIKASINYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA YANG BERAGAMA ISLAM DI KAB. JEPARA
UNTAG
2009
PDT
479
KAJIAN TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TRANSPORTASI MELALUI PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2009
PDT
480
PERTANGGUNG JAWABAN SUAMI ISTRI TERHADAP HUTANG BERSAMA SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN
UNTAG
2008
PDT
481
PENERAPAN KEBIJAKAN BANK INDONESIA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO MELALUI PEMBERIAN KREDIT
UNTAG
2008
PDT
482
PELAKSANAAN PROGRAM TABUNGAN HARI TUA UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PT TASPEN (PERSERO) CABANG UTAMA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
483
PERANAN PT. DJAKARTA LLOYD DALAM MENDUKUNG KELANCARAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT
UNTAG
2009
PDT
484
ASPEK YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG 2010
PDT
485
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN PENUMPANG OLEH PO NUGROHO DI KOTA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
486
PEMANFAATAN JAMINAN FIDUSIA PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
UNTAG
2010
PDT
487
PERANAN ASURANSI DALAM MENGANTISIPASI KERUGIAN PENGANKUTAN MELALUI LAUT
UNTAG
2008
PDT
488
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SECARA SISTEMATIK DI KEC. PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN
UNTAG
2007
PDT
489
PENYELESAIAN PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO 1 TH 1974
UNTAG
2010
PDT
490
PENGATURAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
UNTAG
2009
PDT
491
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ATAS MERK TERDAFTAR MENURUT UU NO. 15 TAHUN 2001
UNTAG
2010
PDT
492
PELAKSANAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUTAN DALAM PENGIRIMAN BARANG PADA PT INDO ABADI GARMINDO DI DATI II DEMAK JAWA TENGAH
UNTAG
2008
PDT
493
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT AKIBAT KEALPAAN
UNTAG
2009
PDT
494
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN YANG DILAKUKAN TANPA IZIN ORANGTUA
UNTAG
2008
PDT
495
PELAKSANAAN USAHA SIMPAN PINJAM PRIMER KOPERASI POLRI/PRIMKOPPOL RESOR REMBANG
UNTAG
2009
PDT
496
KAJIAN HUKUM TENTANG GUGATAN PERLAWANAN DALAM SITA EKSEKUTORIAL
UNTAG
2010
PDT
497
PELAKSANAAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG UNDANG POKOK AGRARIA DI KEC. MIJEN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT
498
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BPR BKK BOJA KAB. KENDAL
UNTAG
2010
PDT
499
ANALISIS TENTANG PENYELESAIAN KREDI MACET DI BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK BOJA
UNTAG
2008
PDT
500
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT TANPA ANGGUNAN PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT MANDIRI ARTHA ABADI KOTA SEMARANG
UNTAG
2010
PDT
501
KEMENANGAN HAKIM DALAM MENCAMPURI SUBTANSI PERJANJIAN UTANG PIUTANG
UNTAG
2011
PDT
502
AKIBAT HUKUM TERHADAP KEALPAAN DALAM PENGANGKUTAN MELALUI LAUT
UNTAG
2010
PDT
503
PERANAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM JAMINAN HUTANG DENGAN HAK TANGGUNGAN DI KEC.MIJEN KOTA SEMARANG
UNTAG
2008
PDT 504
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MUSIK DAN LAGU
UNTAG
2010
PDT
505
TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI KEC. TEGOWANU KAB. GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
506
PENSERTIFIKATAN TANAH SECARA MASSAL MELALUI PROYEK LAND MANAGAMAN AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KEC. UNGARAN KAB.SEMARANG
UNTAG
2007
PDT
507
PERANAN PERUM BULOG DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN MELALUI PROGRAM RASKIN DI DIVISI REGINAL JAWA TENGAH
UNTAG
2008
PDT
508
PERLINDUNGAN HUKUM BAGU KONSUMEN (DEBITUR) DALAM PERJANJIAN LEASING
UNTAG
2010
PDT
509
PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN DI PT. BPR MRANGGEN MITRA PERSADA
UNTAG
2008
PDT
510
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HAK ANTARA PEKERJA / BURUH DENGAN PENGUSAHA DI CV KAYU PERSADA
UNTAG
2008
PDT
511
PENGARUH PRINSIP HHUKUM INTERNASIONAL TERHADAP KEPUTUSAN MAHKAMAH INTERNASIONAL TENTANG STATUS HUKUM PULAU SIPADAN DAN PULAU LIGITAN
UNTAG
2008
PDT
512
KAJIAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM BAGI PEMILIK MERK TERHADAP PEMALSUAN MERK TERDAFTAR DI INDONESIA
UNTAG
2008
PDT
513
PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN DI SEKTOR HULU MIGAS SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI DALAM KAITAN AZAS KEPASTIAN HUKUM
UNTAG
2011
PDT
514
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT DI KEC. KEDUNG JATI KABUPATEN GROBOGAN
UNTAG
2009
PDT
515
TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA ANGKUTAN TRAVEL TERHADAP PENGIRIMAN BARANG
UNTAG
2009
PDT
516
PERLINDUNGAN JAMSOSTEK BAGI TENAGA KERJA HARIAN LEPAS DAN MUSIMAN DI KANTOR BALAI PELAKSANA TEKNIS BINA MARGA WILAYAH PATI
UNTAG
2007
PDT
517
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PT BPR SETIA KARIB ABADI SEMARANG
UNTAG
2009
PDT
518
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA ASING YANG BEKERJA PADA BLOK CEPU MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
UNTAG
2009
PDT
519
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK BARANG YANG DI PASARKAN MELALUI SISTEM MLM
UNTAG
2010
PDT
520
PERAN SERTA BANK DALAM MEMBANTU USAHA KECIL (STUDI KASUS DI PT. BANK BNI CAB. KARANG AYU SEMARANG)
UNTAG
2008
PDT
521
IMPLEMENTASI UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENGENAI TUGAS POKOK FUNGSI DAN PERAN BRIMOB POLRI DI WILAYAH PATI
UNTAG
2008
PDT
522
PENGGUNAAN TANAH SEBAGAI JAMINAN KREDIT MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN DI KOTA SALATIGA
UNTAG
2008
PDT
523
TUGAS TIM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMKOT SEMARANG
UNTAG
2008